Cara Mengurus SIUP - Surat Izin Usaha Perdagangan - SIUP

Mencari Tahu Cara Mengurus SIUP - Surat Izin Usaha Perdagangan - SIUP

Masih Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa mengurus pembuatan SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) itu sangat rumit dan berbelit - belit, sehingga banyak diantara kita yang menggunakan jasa calo untuk membantu proses pembuatan SIUP, seperti di ketahui kita semua bahwa Surat izin usaha perdagangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin agar bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP harus dimiliki tiap-tiap orang yang mempunyai usaha, Surat izin dari pemerintah itu diperlukan oleh pelaku usaha perorangan ataupun pelaku usaha yang sudah berbadan hukum. Bukan sekedar usaha bertaraf besar saja yang memerlukan izin membangun usaha, usaha kecil seperti toko - toko kecil juga memerlukan ada surat izin usaha perdagangan supaya usaha yang kalian kelola memperoleh pernyataan serta pengesahan dari pihak pemerintah. Saat ini SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan sangat di butuhkan SIUP untuk mendukung transaksi perdagangan mereka, rata - rata supplier akan menanyakan SIUP perusahaan kita sebelum bertransaksi, lalu Bagaimana caranya Mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan - SIUP tersebut dengan mudah ? Ayo Pelajari Caranya Mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan - SIUP Dengan Mudah Tanpa harus Lewat Calo Dan Bayar Mahal.

Sebelum kita uraikan secara lengkap tentang Prosedur Yang harus anda persiapkan untuk mengurus Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Anda, silahkan simak video tutorial berikut ini yang berisi tentang penjelasan lengkap langkah - langkah pengurusan SIUP.

UKM yang sudah Punya SIUP bisa gabung di bisnis E-commerce Indonesia, infonya silahkan anda lihat dengan Cara :

Surat Izin Usaha Perdagangan mempunyai 3 kelompok yang dibedakan menurut besar kecilnya kemampuan yang dipakai untuk usaha :

SIUP kecil diberikan untuk usaha yang mempunyai kemampuan disetor serta kekayaan bersih semuanya s/d Rp 200 Juta (diluar tanah serta bangunan area usaha)
SIUP menengah diberikan untuk usaha dengan kemampuan disetor serta kekayaan bersih semuanya pada Rp 200. 000. 000, 00 s/d Rp 500. 000. 000, 00 (diluar tanah serta bangunan area usaha)
SIUP besar diberikan untuk usaha dengan kemampuan disetor serta kekayaan bersih kian lebih Rp 500. 000. 000 (diluar tanah serta bangunan)

Manfaat kepemilikan SIUP yaitu :

Untuk syarat pengesahan yang diminta oleh pemerintah, hingga dalam aktivitas usaha tak berlangsung persoalan perijinan
Dengan mempunyai SIPU bisa membuat lancar perdagangan ekspor serta impor
Diluar itu untuk ikuti aktivitas lelang, kepemilikan SIUP jadi satu diantara syaratnya

Prosedur Pembuatan SIUP

Untuk prosedur pembuatan SIUP umumnya dikerjakan di kantor Dinas Perindustrian serta Perdagangan daerah tingkat II atau mungkin satu tingkat dengan kabupaten/kota setempat.

Berikut kriteria serta urutan yang harus anda persiapkan untuk memperoleh SIUP :

Pelaku usaha mengurus sendiri atau mungkin melewati kuasa yang dikuasakan ke kantor Dinas Perindustrian serta Perdagangan setempat
Mengambil formulir pendaftaran, isi formulir SIUP/PDP bermaterai Rp 6.000 yang di tandatangani oleh yang memiliki usaha. Lalu formulir yang telah di isi lalu di foto copy sejumlah dua rangkap, yang dibekali dengan syarat – syarat tersebut :

Foto copy akte pendirian usaha/tubuh hukum sejumlah 3 lembar
Foto copy KTP (Kartu Sinyal Masyarakat) sejumlah 3 lembar
Foto copy NPWP sejumlah 3 lembar
Foto copy ijin gangguan/HO sejumlah 3 lembar
Neraca perusahaan sejumlah 3 lembar
Gambar denah lokasi area usaha

Biaya pembuatan SIUP sesuai dengan ketentuan daerah masing – masing, lantaran setiap daerah mempunyai tarif yang tidak sama. (yang pasti jika anda ngurus sendiri Tidak mahal !)

Karenanya telah memiliki SIUP, usaha yang Anda lakukan akan lebih aman lantaran terlepas dari persoalan perijinan yang kerap menyebabkan sampai penggusuran area usaha. Semoga informasi panduan mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP), bisa menolong Anda yang tengah menggerakkan usaha.

Lebih lengkapnya Anda bisa simak di bawah ini

Persyaratan Administrasi Pembuatan SIUP

Sebelum mengurus pembuatan SIUP, Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai syarat administrasi. Persyaratan administrasi untuk pembuatan SIUP ini dibedakan berdasarkan jenis atau bentuk usaha yang Anda jalankan. Pembagiannya sebagai berikut :

1. Untuk Perseroan Terbatas (PT)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan
Fotokopi NPWP
Surat Keterangan Domisili atau SITU
Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
Surat Izin Gangguan (HO)
Izin Prinsip
Neraca perusahaan
Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
Materai Rp6.000
Izin teknis dari instansi terkait jika diminta

2. Untuk Koperasi

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi
Fotokopi NPWP
Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)
Neraca koperasi
Materai senilai Rp6.000
Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
Izin lain yang terkait (Misalnya jika usaha Anda menghasilkan limbah, Anda harus memiliki izin AMDAL dari Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) setempat.

3. Untuk Perusahaan Perseorangan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
Fotokopi NPWP
Surat keterangan domisili atau SITU
Neraca perusahaan
Materai senilai Rp6.000
Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
Izin lain yang terkait usaha yang dijalankan.

4. Untuk Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Departemen Hukum dan HAM
Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir
Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)

Catatan: Jika tempat kegiatan usaha bukan milik sendiri, maka harus dilengkapi dengan Surat Izin Pemilik sebagai bukti ketidak keberatan penggunaan tanah/bangunan yang dimaksud. Surat Izin ini ditanda tangani di atas materai cukup sebagai bukti perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tempat dan pelaku usaha.